東華大學圖書館 |

Konsep Ideal Penyelesaian Sengketa Pemilihanumum di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan.

紀錄類型:	書目-電子資源 : Monograph/item
正題名/作者:	Konsep Ideal Penyelesaian Sengketa Pemilihanumum di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan./
作者:	Amrullah, Fahrin.
面頁冊數:	1 online resource (349 pages)
附註:	Source: Dissertations Abstracts International, Volume: 84-05, Section: A.
Contained By:	Dissertations Abstracts International84-05A.
標題:	State elections. -
電子資源:	http://pqdd.sinica.edu.tw/twdaoapp/servlet/advanced?query=29591482click for full text (PQDT)
ISBN:	9798357512710

Konsep Ideal Penyelesaian Sengketa Pemilihanumum di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan.
Amrullah, Fahrin.

Konsep Ideal Penyelesaian Sengketa Pemilihanumum di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan. - 1 online resource (349 pages)

Source: Dissertations Abstracts International, Volume: 84-05, Section: A.

Thesis (Ph.D.)--Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

Includes bibliographical references

Pemilu untuk memilih calon anggota legislatif maupun pasangan calon kepala eksekutif pada dasarnya merupakan mekanisme pergantian kekuasaan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 1 ayat (1) yang secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Mengingat strategisnya kedudukan Pemilu dalam, maka hal sangat penting untuk dijaga ialah agar penyelenggaraan Pemilu dilakukan secara demokratis. Penyelesaian sengketa atau perselisihan Pemilu dilakukan secara cepat, tepat, dan tidak memihak (imparsial) atau berkeadilan.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia yang belum berkeadilan, urgensi dan landasan filosofis pembentukan pengadilan khusus Pemilu dalam penyelesaian sengketa Pemilu, serta konsepsi ideal pengadilan khusus Pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang digunakan untuk meneliti fungsi suatu norma yang meletak undang-undang sebagai instrumen yang mengatur dan mengendalikan masyarakat. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan filosofis (philosophical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.Penyelesaian sengketa Pemilu selama ini dilakukan belum memenuhi rasa keadilan karena penyelesaian sengketa khususnya sengketa hasil Pemilu dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi. Hal demikian sangat memberatkan bagi peserta Pemilu karena tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang murah, cepat dan efesien. Mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu terdiri dari dua tahap yakni: pelaporan dan penyelesian. Dalam tahap pelaporan dilibatkan pihak-pihak yakni pelapor dan terlapor. Obyek yang disengketakan ialah pelangggaran administrasi Pemilu. Tahap penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaporan dengan tahapan penerimaann laporan dan meneliti laporan, klarifikasi; kajian, dan pengambilan keputusan.

Electronic reproduction.
Ann Arbor, Mich. :
ProQuest,
2023

Mode of access: World Wide Web

ISBN: 9798357512710Subjects--Topical Terms:

3564097
State elections.
Index Terms--Genre/Form:

542853
Electronic books.

Konsep Ideal Penyelesaian Sengketa Pemilihanumum di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan.
LDR:05737nmm a2200361K 4500 001 2355447
005 20230512095518.5
006 m o d
007 cr mn ---uuuuu
008 241011s2021 xx obm 000 0 ind d
020 $a 9798357512710
035 $a (MiAaPQ)AAI29591482
035 $a (MiAaPQ)UNISSULA25016
035 $a AAI29591482
040 $a MiAaPQ $b eng $c MiAaPQ $d NTU
100 1 $a Amrullah, Fahrin. $3 3695869
245 1 0 $a Konsep Ideal Penyelesaian Sengketa Pemilihanumum di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan.
264 0 $c 2021
300 $a 1 online resource (349 pages)
336 $a text $b txt $2 rdacontent
337 $a computer $b c $2 rdamedia
338 $a online resource $b cr $2 rdacarrier
500 $a Source: Dissertations Abstracts International, Volume: 84-05, Section: A.
500 $a Advisor: Gunarto, H. ; Wahyuningsih, Sri Endah ; Djauhari, H.
502 $a Thesis (Ph.D.)--Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
504 $a Includes bibliographical references
520 $a Pemilu untuk memilih calon anggota legislatif maupun pasangan calon kepala eksekutif pada dasarnya merupakan mekanisme pergantian kekuasaan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 1 ayat (1) yang secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Mengingat strategisnya kedudukan Pemilu dalam, maka hal sangat penting untuk dijaga ialah agar penyelenggaraan Pemilu dilakukan secara demokratis. Penyelesaian sengketa atau perselisihan Pemilu dilakukan secara cepat, tepat, dan tidak memihak (imparsial) atau berkeadilan.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia yang belum berkeadilan, urgensi dan landasan filosofis pembentukan pengadilan khusus Pemilu dalam penyelesaian sengketa Pemilu, serta konsepsi ideal pengadilan khusus Pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang digunakan untuk meneliti fungsi suatu norma yang meletak undang-undang sebagai instrumen yang mengatur dan mengendalikan masyarakat. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan filosofis (philosophical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.Penyelesaian sengketa Pemilu selama ini dilakukan belum memenuhi rasa keadilan karena penyelesaian sengketa khususnya sengketa hasil Pemilu dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi. Hal demikian sangat memberatkan bagi peserta Pemilu karena tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang murah, cepat dan efesien. Mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu terdiri dari dua tahap yakni: pelaporan dan penyelesian. Dalam tahap pelaporan dilibatkan pihak-pihak yakni pelapor dan terlapor. Obyek yang disengketakan ialah pelangggaran administrasi Pemilu. Tahap penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaporan dengan tahapan penerimaann laporan dan meneliti laporan, klarifikasi; kajian, dan pengambilan keputusan.
520 $a Elections to elect candidates for legislative as well as candidates for the chief executive is basically a mechanism for changing power in Indonesian constitutional practices based on Pancasila and the 1945 Constitution. Article 1 paragraph (1) which explicitly states that sovereignty in the hands of the people and carried out according to the constitution. Considering the strategic position of the internal elections is very important to maintain the implementation of the elections democratic elction. The settlement of election disputes must be carried out quickly, appropriately and impartially or impartially.This research aims to describe and analyze the dispute resolution mechanism for the unjusticed elections in Indonesia, the urgency and the philosophical foundation of the formation of a Special Election Court in the electoral dispute resolution, as well as the conception of the ideal Court special election.This research is the normative legal research that is used to examine the function of a norm which resigned as instruments of legislation that regulates and controls the society. The approach used in this study is conceptual approach (conceptual approach), the approach of law (statute approach), the philosophical approach (philosophical approach), and comparative approach (comparative approach).The analysis used in the study is qualitative, descriptive.Election dispute settelement so far has not fulfilled the sense of justice because the settelement of disputes, especially disputes over the results of the election, is carried out through the Constitutional Court. This is very burdensome for participants of the General Election in the cause of not accordance with the principles of cheap, fast and efficient justice. The dispute settelement mechanis of local election consists of two stages: the reporting and the settelemen. The reporting phase involves parties. The object of the dispute is the violation of the administrative election. Stages of dispute settlement of local election are conducted in the longest 7 (seven) days after reporting with the stages of acceptance of the reports and researching, clarification; studies, and making decision.
533 $a Electronic reproduction. $b Ann Arbor, Mich. : $c ProQuest, $d 2023
538 $a Mode of access: World Wide Web
650 4 $a State elections. $3 3564097
650 4 $a Political advertising. $3 3682914
650 4 $a Sovereignty. $3 571951
650 4 $a Political science. $3 528916
650 4 $a Southeast Asian studies. $3 3344898
655 7 $a Electronic books. $2 lcsh $3 542853
690 $a 0338
690 $a 0615
690 $a 0222
710 2 $a ProQuest Information and Learning Co. $3 783688
710 2 $a Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia). $3 3695866
773 0 $t Dissertations Abstracts International $g 84-05A.
856 4 0 $u http://pqdd.sinica.edu.tw/twdaoapp/servlet/advanced?query=29591482 $z click for full text (PQDT)