東華大學圖書館 |

Rekonstruksi Pengaturan Perluasan Zonasi Jabatan Notaris di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan.

紀錄類型:	書目-電子資源 : Monograph/item
正題名/作者:	Rekonstruksi Pengaturan Perluasan Zonasi Jabatan Notaris di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan./
作者:	Riduan, Erwin.
面頁冊數:	1 online resource (394 pages)
附註:	Source: Dissertations Abstracts International, Volume: 84-05, Section: A.
Contained By:	Dissertations Abstracts International84-05A.
標題:	Library materials. -
電子資源:	http://pqdd.sinica.edu.tw/twdaoapp/servlet/advanced?query=29591344click for full text (PQDT)
ISBN:	9798357512093

Rekonstruksi Pengaturan Perluasan Zonasi Jabatan Notaris di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan.
Riduan, Erwin.

Rekonstruksi Pengaturan Perluasan Zonasi Jabatan Notaris di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan. - 1 online resource (394 pages)

Source: Dissertations Abstracts International, Volume: 84-05, Section: A.

Thesis (Ph.D.)--Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

Includes bibliographical references

Disertasi ini dilandasi adanya perangkat pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia. Ketentuan formasi jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris hendaknya dijadikan sebagai syarat tambahan pengangkatan Notaris, sehingga tidak menimbulkan multitafsir antara ketentuan syarat pengangkatan Notaris dengan ketentuan formasi jabatan Notaris. Perumusan masalah yang dibahas di dalam disertasi ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia saat ini?, 2) Bagaimana kelemahan-kelemahan pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia saat ini?, 3) Bagaimana rekontruksi pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia yang berkeadilan?.Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat empiris/sosial dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme.Pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia belum bisa mengatasi permasalahan tentang pemerataan penyebaran notaris. Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah. Kewenangan menteri untuk mengangkat notaris pada wilayah/daerah tertentu dibatasi sesuai dengan formasi yang ada. Kendala dan solusi dalam pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia bahwa penempatan Notaris sudah sesuai dengan peruntukannya, dikarenakan faktor pengajuan penempatan kerja oleh Notaris tidak merata, banyak Notaris yang meminta formasi di kota-kota besar saja, jarang Notaris yang mengajukan penempatan di kota kecil, Untuk mengatasinya Pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu Surat Keputusan No. M.01.HT.03.01, Tahun 2003, Tentang Kenotarisan Pasal 5 jo Surat Keputusan No.M.01.HT.03.01, Tahun 2006 Tentang Syarat dan tatacara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.Rekontruksi pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia berbasis nilai keadilan. Sistem Formasi Jabatan Notaris yang ideal adalah sistem yang berhasil mewujudkan penyebaran dan pemerataan notaris di setiap kabupaten atau kota yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan hukum secara maksimal khususnya masyarakat yang berada di kabupaten/kota terpencil.

Electronic reproduction.
Ann Arbor, Mich. :
ProQuest,
2023

Mode of access: World Wide Web

ISBN: 9798357512093Subjects--Topical Terms:

3563447
Library materials.
Index Terms--Genre/Form:

542853
Electronic books.

Rekonstruksi Pengaturan Perluasan Zonasi Jabatan Notaris di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan.
LDR:06302nmm a2200373K 4500 001 2355445
005 20230512095517.5
006 m o d
007 cr mn ---uuuuu
008 241011s2021 xx obm 000 0 ind d
020 $a 9798357512093
035 $a (MiAaPQ)AAI29591344
035 $a (MiAaPQ)UNISSULA22644
035 $a AAI29591344
040 $a MiAaPQ $b eng $c MiAaPQ $d NTU
100 1 $a Riduan, Erwin. $3 3695865
245 1 0 $a Rekonstruksi Pengaturan Perluasan Zonasi Jabatan Notaris di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan.
264 0 $c 2021
300 $a 1 online resource (394 pages)
336 $a text $b txt $2 rdacontent
337 $a computer $b c $2 rdamedia
338 $a online resource $b cr $2 rdacarrier
500 $a Source: Dissertations Abstracts International, Volume: 84-05, Section: A.
500 $a Advisor: Setvawan, Lazarus Tri ; Witasari, Aryani.
502 $a Thesis (Ph.D.)--Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
504 $a Includes bibliographical references
520 $a Disertasi ini dilandasi adanya perangkat pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia. Ketentuan formasi jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris hendaknya dijadikan sebagai syarat tambahan pengangkatan Notaris, sehingga tidak menimbulkan multitafsir antara ketentuan syarat pengangkatan Notaris dengan ketentuan formasi jabatan Notaris. Perumusan masalah yang dibahas di dalam disertasi ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia saat ini?, 2) Bagaimana kelemahan-kelemahan pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia saat ini?, 3) Bagaimana rekontruksi pengaturan zonasi jabatan Notaris di Indonesia yang berkeadilan?.Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat empiris/sosial dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme.Pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia belum bisa mengatasi permasalahan tentang pemerataan penyebaran notaris. Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah. Kewenangan menteri untuk mengangkat notaris pada wilayah/daerah tertentu dibatasi sesuai dengan formasi yang ada. Kendala dan solusi dalam pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia bahwa penempatan Notaris sudah sesuai dengan peruntukannya, dikarenakan faktor pengajuan penempatan kerja oleh Notaris tidak merata, banyak Notaris yang meminta formasi di kota-kota besar saja, jarang Notaris yang mengajukan penempatan di kota kecil, Untuk mengatasinya Pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu Surat Keputusan No. M.01.HT.03.01, Tahun 2003, Tentang Kenotarisan Pasal 5 jo Surat Keputusan No.M.01.HT.03.01, Tahun 2006 Tentang Syarat dan tatacara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.Rekontruksi pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di Indonesia berbasis nilai keadilan. Sistem Formasi Jabatan Notaris yang ideal adalah sistem yang berhasil mewujudkan penyebaran dan pemerataan notaris di setiap kabupaten atau kota yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan hukum secara maksimal khususnya masyarakat yang berada di kabupaten/kota terpencil.
520 $a This dissertation is based on the existence of a regulation on the expansion of zoning for notary positions in Indonesia. The provisions for the formation of a Notary's position as regulated in Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary Public should be used as an additional requirement for the appointment of a Notary, so as not to create multiple interpretations between the terms of the appointment of a Notary and the provisions for the formation of a Notary's position. The formulation of the problems discussed in this dissertation are as follows: 1) How are the zoning arrangements for notary positions in Indonesia today ?, 2) What are the weaknesses of zoning arrangements for notary positions in Indonesia today ?, 3) How is the reconstruction of zoning arrangements for notary positions in Indonesia? Indonesia that is just ?.This study uses a socio legal approach, namely by conducting a reciprocal research between law and non-doctrinal institutions which is empirical / social in examining the legal principles that apply in society. The paradigm used in this research is the constructivism paradigm.The arrangement for the expansion of zoning for notary positions in Indonesia has not been able to solve the problem of equal distribution of notaries. Permenkumham Number 27 Year 2016 concerning Formation of Notary Positions and Determination of Regional Categories. The minister's authority to appoint notaries in certain areas / regions is limited according to the existing formation. Constraints and solutions in the arrangement of zoning for notary positions in Indonesia that the placement of Notaries is in accordance with their designation, due to the fact that the submission of work placements by Notaries is uneven, many Notaries ask for formations in big cities only, Notaries rarely apply for placements in small cities, To overcome this, the Government issued a regulation, namely Decree No. M.01.HT.03.01, Year 2003, Concerning Notaries Article 5 in conjunction with Decree No.M.01.HT.03.01, Year 2006 concerning Requirements and Procedures for Appointment, Transfer and Dismissal of Notaries.Reconstruction of zoning expansion arrangements for notary positions in Indonesia based on the value of justice. The ideal Notary Position Formation System is a system that succeeds in realizing good and correct distribution and distribution of notaries in every district or city according to the needs of the community so that people get maximum legal services, especially those in remote districts / cities.
533 $a Electronic reproduction. $b Ann Arbor, Mich. : $c ProQuest, $d 2023
538 $a Mode of access: World Wide Web
650 4 $a Library materials. $3 3563447
650 4 $a Regulation. $3 3561775
650 4 $a Law. $3 600858
650 4 $a Constructivism. $3 3563801
650 4 $a Sampling techniques. $3 3685918
650 4 $a Politics. $3 685427
650 4 $a Zoning. $3 3231625
650 4 $a Public officials. $3 3564098
650 4 $a Society. $3 700566
650 4 $a Area planning & development. $3 3172430
650 4 $a Political science. $3 528916
650 4 $a Southeast Asian studies. $3 3344898
655 7 $a Electronic books. $2 lcsh $3 542853
690 $a 0398
690 $a 0341
690 $a 0615
690 $a 0222
710 2 $a ProQuest Information and Learning Co. $3 783688
710 2 $a Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia). $3 3695866
773 0 $t Dissertations Abstracts International $g 84-05A.
856 4 0 $u http://pqdd.sinica.edu.tw/twdaoapp/servlet/advanced?query=29591344 $z click for full text (PQDT)